KEBUMEN, Beritakebumen.com – Pemkab Kebumen mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp3,14 triliun.
Raperda RAPBD Kabupaten Kebumen 2026 disampaikan Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kebumen pada Jumat, 12 September 2025.
RAPBD ini berfokus pada lima prioritas utama, termasuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur.
Namun, Pemkab Kebumen mengakui tantangan besar, karena pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, dengan rasio mencapai 81,29%.
Fokus Pembangunan dan Struktur Anggaran
Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema
BACA JUGA: Seleksi JPT Pratama Kebumen 2025 Dibuka, 3 Jabatan Kepala Dinas Siap Diisi
“Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” ujarnya.
Secara rinci, pendapatan daerah Kebumen diproyeksikan sebesar Rp3.144.693.523.004, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 18,71% atau sekitar Rp588,3 miliar.
Angka ini mengalami pertumbuhan PAD sebesar 3,30% dari tahun sebelumnya. Sumber PAD terbesar berasal dari Retribusi Daerah (51,09%) dan Pajak Daerah (42,98%).
Sebaliknya, dana transfer dari pemerintah pusat mendominasi, mencapai 81,29% dari total pendapatan daerah, naik 4,24% dibandingkan tahun 2025.
Sementara itu, total belanja daerah Kebumen direncanakan sebesar Rp3.247.976.268.383. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai pos, dengan Belanja Operasi menjadi porsi terbesar, mencapai 66,07% atau sekitar Rp2,14 triliun.
Belanja operasi ini mencakup gaji dan tunjangan PNS, guru, serta PPPK. Di sisi lain, Belanja Modal yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan infrastruktur mencapai Rp395,1 miliar (12,16%).
Sektor Ekonomi dan SDM
Wakil Bupati Zaeni Miftah menekankan lima prioritas pembangunan yang akan didanai oleh APBD 2026. Yaitu, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
BACA JUGA: 138 Pelaku Usaha Mikro di Kebumen dan Purworejo Terima Bantuan Modal Usaha dari Baznas Jateng
Kemudian, peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Lalu, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
Selanjutnya, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan.
Alokasi belanja daerah juga menunjukkan komitmen pada pelayanan dasar, dengan porsi terbesar di sektor pendidikan (32,96%) dan kesehatan (18,00%).
Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Defisit Anggaran
RAPBD 2026 ini diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp103,2 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan, terutama dari asumsi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp140,4 miliar.
Selain itu, pengeluaran pembiayaan akan dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp37,2 miliar dan pemberian pinjaman daerah bagi kelompok tani dan nelayan sebesar Rp2,1 miliar.
