KEBUMEN, Beritakebumen.com – Sebanyak 11 Puskesmas Pembantu (Pustu) baru di sejumlah desa diresmikan oleh Bupati Kebumen Hj Lilis Nuryani. Pembangunan 11 Pustu tersebut menelan anggaran Rp6,85 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan 2025.
Peresmian dipusatkan di Pustu Giyanti, Kecamatan Rowokele, Rabu (10/9/2025). Peresmian Pustu ini untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang merupakan Program Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge.
BACA JUGA: Peserta JKN Capai 278,1 Juta, BPJS Kesehatan Perluas Layanan Hingga ke Pedalaman
Adapun lokasi pembangunan tersebar di Desa Gemeksekti dan Karangsari Kecamatan Kebumen, Babadsari, Korowelang, Pejagatan, Mekarsari (Kutowinangun), Dukuhrejosari (Ambal), Wiromartan (Mirit), Giyanti (Rowokele), Weton Wetan (Puring), dan Bonosari (Sempor).
“Ini wujud komitmen kami menghadirkan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah diakses masyarakat desa,” kata Bupati Kebumen Lilis Nuryani.
Penyaluran 33.500 Dus Susu
Selain pembangunan infrastruktur kesehatan, program ini juga mencakup penyaluran 33.500 dus susu Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) untuk 1.395 anak stunting di 26 kecamatan, dengan anggaran Rp2,83 miliar.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan 103 paket sembako, bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta membuka kegiatan khitanan massal.
Warga Desa Giyanti, Deni bersyukur mendapat bantuan susu untuk bayinya yang berusia 18 bulan. “Alhamdulillah, ini sangat membantu pertumbuhan anak saya,” ujarnya.
BACA JUGA: Kabupaten Kebumen Akhirnya Lepas dari Status Daerah Termiskin di Jawa Tengah
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), dr Iwan Danardono menjelaskan, pemberian susu PKMK diharapkan dapat menunjang tumbuh kembang anak dan menurunkan angka stunting di Kebumen.
Di sisi lain, Pemkab juga meluncurkan aplikasi host-to-host Simkes dan Bank Jateng sebagai langkah digitalisasi sistem kesehatan. Aplikasi ini ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan kesehatan daerah.
