KEBUMEN, Beritakebumen.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen pada 2025 berhasil menyetor Rp1,3 miliar ke kas negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi PNBP Kejari Kebumen tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 566,99 persen.
Berdasarkan laporan resmi di akun Instagram @kejarikebumen, target awal PNBP untuk tahun anggaran 2025 adalah Rp234,2 juta. Namun, realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp1,33 miliar.
Meski tidak dirinci secara spesifik, PNBP Kejaksaan umumnya bersumber dari beberapa hal sesuai PP Nomor 37 Tahun 2024.
Sumber penerimaan tersebut mencakup uang pengganti dari tindak pidana, denda, hasil lelang barang rampasan, pemulihan kerugian negara, dan layanan hukum lainnya.
Capaian ini didukung oleh kinerja solid seluruh jajaran Kejari Kebumen, yang terdiri dari 10 jaksa, 73 staf tata usaha, dan 18 pihak ketiga.
Mereka berhasil merealisasikan total anggaran belanja sebesar Rp11,76 miliar dengan efisiensi yang tinggi di berbagai bidang.
Pada Bidang Pidana Umum, realisasi anggaran mencapai 91,60 persen dengan 192 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Sebanyak 11 perkara diselesaikan secara restorative justice, 175 dilanjutkan ke penuntutan, dan 149 perkara telah dieksekusi.
Sementara itu, Bidang Pidana Khusus yang merealisasikan 97,59 persen anggaran berhasil menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara senilai Rp23,19 juta dari total kerugian negara sekitar Rp981,1 miliar.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mencatatkan capaian signifikan dengan pemulihan keuangan negara hingga Rp14,65 miliar.
BACA JUGA: Sutikno Gantikan Endi Sulistiyo Jabat Kajari Kebumen, Ini Rekam Jejaknya
Di sisi Bidang Intelijen, kegiatan seperti Jaksa Masuk Sekolah, penyuluhan hukum, dan kampanye anti-korupsi giat dilakukan.
Bidang Pemulihan Aset juga berperan dengan mencatatkan penjualan lelang online senilai Rp559 juta dan penjualan langsung Rp25,3 juta.
Kinerja Kejari Kebumen di tahun 2025 ini tidak hanya dari kontribusi PNBP yang fantastis, tetapi juga dari berbagai capaian operasional di semua bidang.
Hal ini menunjukkan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
