BOYOLALI, Beritakebumen.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengkaji kemungkinan pengembalian kebijakan sekolah enam hari.
Kajian ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan pengawasan pada anak di hari libur sekolah, sementara orang tua mereka sering kali masih harus bekerja.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, yang akrab disapa Gus Yasin, mengungkapkan hal tersebut pada acara Gebyar Hari Santri JPPPM Pusat 2025 di Boyolali, Kamis, 2 Oktober 2025.
BACA JUGA: UNIMUGO Terima 910 Mahasiswa Baru, Tiga Hari Ikuti Pengenalan Kehidupan Kampus
Ia menjelaskan bahwa meski kebijakan sekolah lima hari bertujuan baik untuk memberi waktu keluarga, realitanya banyak orang tua bekerja hingga enam atau tujuh hari seminggu.
“Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak, maka ada satu hari yang tanpa pengawasan,” ujar Gus Yasin.
Kekosongan pengawasan inilah yang dikhawatirkan dapat membuka peluang anak terpapar hal-hal negatif. Oleh karena itu, kebijakan sekolah enam hari dikaji sebagai bentuk komitmen Pemprov Jateng dalam melindungi kesejahteraan anak.
Kajian ini, yang melibatkan akademisi dan pakar pendidikan, akan diterapkan untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemprov.
Namun, tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa akan diadopsi untuk SD, SMP, TK, dan PAUD di tingkat kabupaten/kota.
BACA JUGA: Sekolah Rakyat Kebumen Resmi Beroperasi, Tampung 100 Siswa Kurang Mampu
Di kesempatan yang sama, Gus Yasin juga menekankan peran vital pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua.
Sebagai bukti komitmen, Pemprov Jateng telah menerbitkan Perda dan Pergub tentang Pondok Pesantren yang memerlukan dukungan semua pihak untuk pengawalannya.
