KEBUMEN, Beritakebumen.com – Kabupaten Kebumen tercatat sebagai penerima alokasi Dana Desa (DD) 2025 terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai mencapai Rp434,2 miliar.
Anggaran yang bersumber dari APBN 2025 ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan RI yang mengacu pada Undang-Undang APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Dana Desa kepada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Besaran anggaran untuk setiap daerah ditentukan berdasarkan beberapa faktor kunci, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
BACA JUGA: Dana Desa Tahap II Cair, Ini Prioritas Penggunaan yang Ditetapkan Pemkab Kebumen
Di Jawa Tengah, dana tersebut disalurkan kepada ribuan desa yang tersebar di 29 kabupaten. Alokasi tersebut diprioritaskan untuk empat bidang utama.
Yaitu penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.
Dari 29 kabupaten tersebut, sepuluh daerah mendapatkan porsi alokasi tertinggi. Kebumen memimpin daftar dengan Rp434,2 miliar untuk 449 desa.
Posisi kedua diduduki oleh Kabupaten Pati dengan Rp380,3 miliar (401 desa), disusul oleh Klaten di urutan ketiga dengan Rp370,4 miliar (391 desa).
Berikut adalah daftar lengkap 10 kabupaten penerima alokasi terbesar di Jateng:
- Kebumen: Rp434,2 miliar (449 desa)
- Pati: Rp380,3 miliar (401 desa)
- Klaten: Rp370,4 miliar (391 desa)
- Purworejo: Rp368,8 miliar (469 desa)
- Magelang: Rp358,8 miliar (367 desa)
- Brebes: Rp345,3 miliar (292 desa)
- Banyumas: Rp342,7 miliar (301 desa)
- Cilacap: Rp325,5 miliar (269 desa)
- Tegal: Rp321,8 miliar (281 desa)
- Grobogan: Rp306,9 miliar (273 desa)
BACA JUGA: Daftar Desa di Kecamatan Klirong Kebumen dan Fakta Menarik Seputar Wilayahnya
Dana Desa 2025 ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di Jawa Tengah.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah dan perangkat desa, agar dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.
