KEBUMEN, Beritakebumen.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen memangkas anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) dengan total pengurangan Rp26,96 miliar.
Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembenahan belanja daerah agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Anggaran hibah Pemkab Kebumen turun dari Rp83,28 miliar menjadi Rp60,16 miliar. Sementara itu, anggaran bantuan sosial berkurang dari Rp6,22 miliar menjadi Rp2,36 miliar.
Pemkab juga mencatat penghematan Rp3,08 miliar melalui pengadaan barang dan jasa secara terkonsolidasi.
BACA JUGA: Tunggakan PBB-P2 Kebumen Rp9,38 Miliar, Penagihan Bakal Libatkan Kejaksaan
Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan, pembenahan tata kelola keuangan daerah turut dilakukan melalui tindak lanjut 22 rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagian besar rencana aksi telah diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses sesuai tenggat waktu.
Dalam kegiatan di Rumah Berdaya, Selasa, 13 Oktober 2026, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah Jawa Tengah KPK RI, Azril Zah, mengingatkan pentingnya pengawasan pada tiga area.
Yakni perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta mutasi dan promosi jabatan.
Pemkab Kebumen juga melaporkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 78,02.
Angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 73,28 dan nasional sebesar 73,30.
BACA JUGA: Pemkab Kebumen Salurkan BLT DBHCHT 2026, 4.546 Buruh Rokok dan Petani Tembakau Kebagian
Pengurangan anggaran hibah dan bansos tersebut perlu diiringi keterbukaan mengenai penggunaan dana dan dampaknya bagi masyarakat.
Transparansi menjadi penting agar publik dapat mengetahui apakah penyesuaian belanja daerah tetap memperhatikan kebutuhan penerima bantuan dan menjaga kualitas pelayanan publik.
