BPJS Kesehatan juga menjalankan program Eliminasi Inefisiensi melalui pengembangan intelligence claim untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan JKN sekaligus mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi perilaku inefisiensi maupun fraud dalam sistem pelayanan kesehatan.
“Beberapa program utama telah terlaksana, sementara sejumlah program lainnya masih terus kami selesaikan bersama para pemangku kepentingan,” kata Pujo.
Dukungan Kementerian Koperasi
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan JKN melalui LANURI.
Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang telah tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan dapat menjadi mitra strategis untuk mendukung penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling, karena sebagian besar telah memiliki akses internet.
“Kami akan mendorong pengurus koperasi di wilayah 3T agar mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia,” ujar Panel.
TNI Siap Perkuat Layanan di Daerah Terpencil
Dukungan juga datang dari Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda. Ia menilai pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di wilayah 3T akibat keterbatasan akses, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
Menurutnya, jaringan fasilitas kesehatan TNI yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi LANURI.
“Jaringan pelayanan kesehatan TNI dapat mendukung LANURI melalui mobilisasi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI sebagai titik layanan tambahan, pengoperasian kapal rumah sakit untuk wilayah kepulauan, hingga dukungan sekitar 76.000 personel Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.
Melalui LANURI, BPJS Kesehatan berharap layanan JKN semakin mudah dijangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan maupun administrasi kepesertaan. ***
