KEBUMEN, Beritakebumen.com – Komisi C DPRD Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Bambang Hariyanto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, yang menyandang status sebagai salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam kunjungan kerja kali ini, pihaknya bersama para anggota komisi ingin mengetahui kondisi kemiskinan di Kebumen, upaya penanganannya, dan peran BUMD di dalamnya.
Baca juga: Bupati Lilis Nuryani Resmi Buka Pasar Takjil Ramadan 2025, Dukung UMKM Lokal
“Alhamdulillah, kami bersyukur rapat kali ini turut dihadiri Bupati Kebumen, Ibu Lilis Nuryani. Dari sini, kita bisa saling mengenal sekaligus mendengarkan langsung penjelasan dari kepala daerah tentang permasalahan kemiskinan di Kebumen,” ujar Bambang di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kebumen, Selasa 4 Maret 2025.
Ia berharap, di era pemerintahan bupati yang baru ini, ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi di Kebumen, khususnya terkait kemiskinan, agar bisa keluar dari zona kemiskinan ekstrem yang harus segera ditangani secara serius.
“Kita tentu percaya pemerintah yang baru bisa menyelesaikan persoalan itu. BUMD dengan dana CSR-nya juga harus terus diprioritaskan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu juga program-programnya, pelayanannya harus bisa menjangkau masyarakat kelas bawah,” tuturnya.
“Misalnya, tadi disampaikan Bank Jateng dan BPR BKK Jateng sudah banyak memberikan program kredit atau pemberian permodalan kepada UMKM dengan bunga yang ringan. Itu harus ditingkatkan lagi, jangan sampai masyarakat lebih tertarik pinjaman online (pinjol) daripada ke bank konvensional,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan melakukan pemutakhiran data kemiskinan.
“Kami percaya data yang akurat dan terpadu akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Saat ini, ada sekitar 700.000 data DTKS yang terdaftar, lalu kami padankan dengan data P3KE, dan kami saring menghasilkan 304 ribu data kemiskinan,” ujar Bupati Lilis.
Selanjutnya, kata Bupati, data tersebut akan disaring kembali menggunakan 12 kriteria kemiskinan yang telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), dengan harapan menyerupai kriteria kemiskinan BPS.
“Data ini akan menjadi Acuan Data Tunggal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan lokasi penerima program kemiskinan,” ucapnya.
Bupati juga meminta dukungan kepada para anggota dewan yang hadir, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan, agar Kebumen bisa terlepas dari predikat Kabupaten Termiskin.
“Saya lihat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kebumen, ada Mas Yayan dan Mas Doddy, mohon dukungannya ya Mas, mari kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen,” tandasnya.
