KEBUMEN, Beritakebumen.com – Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
Khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodim 0709/Kebumen di Kebumen, Jumat, 12 Juni 2026.
Menurutnya, kesejahteraan personel menjadi salah satu prioritas yang terus diperjuangkan DPR untuk mendukung tugas pertahanan dan pembinaan wilayah.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR tidak hanya membahas persoalan aset TNI di kawasan Urutsewu, tetapi juga mengevaluasi berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan prajurit di lapangan.
BACA JUGA: Kunjungi Kodim Kebumen, Komisi I DPR RI Soroti Penyelesaian Aset TNI di Urut Sewu
Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan fasilitas dan dukungan operasional bagi anggota TNI.
Taufiq mengatakan kesejahteraan prajurit merupakan isu penting yang terus mendapat perhatian DPR RI dan TNI.
Dukungan fasilitas yang memadai dinilai dapat membantu personel menjalankan tugas secara lebih optimal, terutama dalam pembinaan teritorial dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah binaan.
Ia mengungkapkan masih banyak Babinsa yang belum memperoleh sepeda motor dinas sebagai sarana operasional.
Padahal, kendaraan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas saat menjalankan tugas di desa-desa.
Selain itu, ketersediaan Babinsa definitif di wilayah Kodim 0709/Kebumen juga belum merata.
Dari sekitar 460 desa yang ada, baru sekitar 330 desa yang telah memiliki Babinsa dengan surat keputusan resmi penugasan.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, sejumlah personel ditugaskan melalui surat perintah komandan agar fungsi pembinaan teritorial tetap berjalan.
BACA JUGA: Dampak Pembentukan Kodam Mataram, Wilayah Teritorial Kebumen Pindah ke Korem Purwokerto
Meski langkah tersebut dinilai membantu menjaga pelayanan kepada masyarakat, Taufiq menilai dukungan operasional bagi personel yang belum berstatus Babinsa definitif masih menjadi kendala.
Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas bagi sekitar 605 personel Kodim, yang baru terpenuhi sedikit di atas 50 persen.
Temuan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPR RI untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan fasilitas pendukung tugas prajurit TNI di masa mendatang.
