BOYOLALI, Beritakebumen.com – Jawa Tengah mencatat capaian tertinggi secara nasional dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 6.271 koperasi atau sekitar 73 persen dari total 8.523 KDKMP di provinsi ini telah beroperasi, sementara 2.679 gedung koperasi selesai dibangun.
Capaian tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Luthfi mengikuti agenda itu secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
“Yang sudah terbangun di Jawa Tengah 2.679 koperasi dan akan terus bertambah sesuai perkembangan di lapangan. Sementara yang sudah operasional ada 6.271 koperasi,” kata Luthfi.
BACA JUGA: Pulang Jadi TKI, Pria Kebumen Sukses Bertani Cabai dan Kacang Panjang
Dari total 1.061 koperasi yang diresmikan Presiden Prabowo, sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah dan 530 unit di Jawa Timur. Pembangunan ratusan gedung koperasi di Jateng dipercepat melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan Kodam IV/Diponegoro.
Sebaran pembangunan gedung KDKMP meliputi wilayah Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, dan Korem 074/Warastratama 332 titik.
Wonogiri Miliki Gedung KDKMP Terbanyak
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung KDKMP terbanyak, yakni 186 gedung, disusul Boyolali 180 gedung dan Klaten 174 gedung.
Luthfi menjelaskan, tingginya angka operasional koperasi di Jawa Tengah karena tidak semua KDKMP harus menunggu pembangunan gedung selesai untuk mulai berjalan. Sejumlah koperasi telah beroperasi lebih dulu dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan menyesuaikan potensi wilayah masing-masing.
BACA JUGA: Pasar Hewan Argopeni Kebumen Mulai Ramai Pedagang, Harga Kambing Kurban Mulai Rp3,5 Juta
Menurutnya, beberapa koperasi desa sudah membuka layanan dasar, seperti pembayaran listrik, air, hingga transaksi lainnya yang menjadi embrio layanan keuangan koperasi.
“Daerah nelayan dan pegunungan tentu memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu pengembangan koperasi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsep KDKMP merupakan implementasi ekonomi kerakyatan berbasis desa yang mengutamakan potensi lokal sebagai kekuatan utama.
“Ini perintah Presiden. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menjadi kekuatan utama desa,” tegas Luthfi.
Prabowo: Tonggak Penting Pembangunan Ekonomi Desa
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Menurutnya, koperasi yang diresmikan telah dilengkapi infrastruktur pendukung, mulai dari gedung, gudang, logistik, hingga armada operasional.
“Dalam tujuh bulan sejak November 2025 kita bangun dan operasionalkan 1.061 koperasi. Bahkan laporan yang masuk, secara fisik sudah ada 9.000 yang siap,” ujar Prabowo.
BACA JUGA: Usaha Rumahan Tusuk Sate di Kebumen, Produksi 3,5 Kuintal per Minggu
Pemerintah menargetkan hingga Agustus 2026 sebanyak 30 ribu koperasi desa dan kelurahan dapat diresmikan di seluruh Indonesia.
“Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat. Dengan itu ekonomi desa akan tumbuh mandiri dan Indonesia akan semakin kuat,” tandasnya. ***
