BATANG, Beritakebumen.com – Lebih dari 700 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan program tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung penanganan para pasien di sejumlah fasilitas kesehatan, Senin (28/9/2026).
Kunjungan Gibran berlangsung ketika pemerintah masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab munculnya gejala pada penerima manfaat MBG. Berdasarkan data per pukul 07.00 WIB, sebanyak 34 pasien masih menjalani perawatan di RSUD Batang, RSUD Limpung, dan Puskesmas Bawang. Sebagian lainnya telah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan.
Gibran dan Ahmad Luthfi mendatangi pasien satu per satu serta berdialog dengan pasien dan keluarga. Kunjungan juga dilakukan ke Puskesmas Bawang dan SD Negeri Pasusukan untuk melihat penanganan sekaligus mendengarkan kondisi dan aspirasi masyarakat.
Dalam keterangannya, Gibran menekankan tiga hal utama, yakni memastikan korban memperoleh penanganan medis, memberikan kepastian kepada keluarga, serta mempercepat investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian. Ia juga meminta pengawasan terhadap keamanan pangan diperkuat.
SPPG Bawang Dievaluasi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dr. Zulfachmi Wahab, mengatakan petugas langsung melakukan penelusuran setelah menerima laporan dugaan keracunan. Puskesmas terdekat mendatangi lokasi terdampak dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan pemeriksaan.
BACA JUGA: 21 Warisan Budaya Jateng Resmi Berstatus WBTbI 2026, Dua di antaranya dari Kebumen
Petugas mengambil sampel makanan dan bahan makanan yang disajikan untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan juga mencakup sampel air serta spesimen pasien, termasuk muntahan dan feses bagi pasien yang mengalami diare.
Selain mengambil sampel, petugas melakukan inspeksi sanitasi lingkungan. Pemeriksaan mencakup dokumen SPPG, penggunaan alat pelindung diri, serta peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan.
“SPPG-nya harus dievaluasi, ketersediaan SLHS, sudah pernah ada inspeksi IKL, dan kursus pada penjamah makanan yang bekerja di sana,” kata Zulfachmi.
Ia mengatakan penjamah makanan pada umumnya telah mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan makanan dan pencegahan keracunan. Namun, pemerintah belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
“Sampel airnya, makanan dan bahan makanan yang disajikan. Kalau ada muntahan, kita periksa pula muntahannya,” ujarnya.
