JAKARTA, Beritakebumen.com – Melindungi 285,8 juta jiwa bukan perkara kecil. Di balik luasnya cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari kompleksitas pelayanan hingga potensi penyalahgunaan sistem dan pembiayaan kesehatan.
Karena itu, penguatan pengawasan dan pencegahan kecurangan menjadi agenda penting untuk menjaga keberlanjutan JKN. BPJS Kesehatan pun mendorong pembangunan ekosistem antikecurangan yang melibatkan pemerintah, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat.
Per 1 November 2026, kepesertaan JKN telah mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut tata kelola yang semakin kuat agar program jaminan kesehatan nasional tidak menjadi ruang bagi praktik kecurangan.
BACA JUGA: Operasi Zebra Candi 2026, Polres Kebumen Sasar Pengendara di 3 Jalan Utama
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan harus dilakukan secara menyeluruh. Persoalannya bukan semata-mata kerugian finansial, melainkan juga menyangkut keselamatan pasien, mutu pelayanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem pengendalian kecurangan. Upaya tersebut meliputi penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, serta perluasan kolaborasi lintas sektor.
BACA JUGA: 15 Mahasiswa Kebumen Kuliah di PKN STAN, Siap Mengabdi pada 2028
BPJS Kesehatan juga membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari pusat, wilayah, hingga cabang. Penguatan dilakukan melalui penerapan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, peningkatan monitoring dan pelaporan, serta pengembangan modul antikecurangan bagi verifikator yang telah disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Namun, penguatan pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan sistem internal. Perkembangan pola pelayanan kesehatan dan semakin kompleksnya hubungan antarpemangku kepentingan menuntut pendekatan pengendalian yang lebih adaptif.
Pujo menilai transformasi pelayanan kesehatan juga perlu diarahkan dari pendekatan berbasis volume (volume-based) menuju pelayanan berbasis nilai (value-based healthcare). Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan medis, tetapi juga dari hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
“Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegasnya.
Dorong Organisasi Antikecurangan Lintas Sektor
Salah satu langkah strategis yang didorong BPJS Kesehatan adalah pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
INHAFA dirancang menjalankan tiga peran utama, yakni menjadi forum kolaborasi lintas sektor, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas bersama.
BACA JUGA: Tak Perlu Antre ke Dukcapil, ASN Kebumen Kini Bisa Perbarui Data Kependudukan Cukup dari
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, mengatakan kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan membutuhkan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil harus mengambil peran masing-masing.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Vetty.
Cak Imin: Regulasi Antikecurangan Perlu Diperkuat
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa keberlanjutan JKN harus dijaga melalui sistem yang tangguh dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
Menurut dia, negara harus memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan tanpa harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri. Karena itu, integritas penyelenggaraan JKN menjadi bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan sosial.
Cak Imin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas regulasi sebagai fondasi pengendalian kecurangan. Saat ini, pengaturan terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, pemerintah perlu mendorong landasan regulasi yang lebih kuat.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan, serta memberikan perlindungan kepada pelapor.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Daerah Berprestasi dalam Pencegahan Kecurangan JKN
Dalam rangkaian INAHAFF Conference 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya antikecurangan dalam penyelenggaraan JKN.
Kabupaten Purbalingga meraih peringkat pertama kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik. Posisi kedua diraih Kota Medan dan ketiga Kabupaten Banyumas.
Untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik, Provinsi Bali menempati peringkat pertama, disusul Riau dan Jawa Barat.
BACA JUGA: 1.000 Anak Kurang Mampu di Kebumen Dapat Bantuan Tas dan Sepatu, Ada Beasiswa Rp210 Juta
Sementara itu, kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Antikecurangan Terbaik diraih Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Karawang menempati posisi kedua dan Kabupaten Sukabumi di posisi ketiga.
BACA JUGA: 1.000 Anak Kurang Mampu di Kebumen Dapat Bantuan Tas dan Sepatu, Ada Beasiswa Rp210 Juta
Pada kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Antikecurangan Terbaik, Bali kembali menempati peringkat pertama, diikuti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Adapun kategori Tokoh Inspiratif Antikecurangan Terbaik diberikan kepada Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur Dr dr Hamzah, SpAn KNA KIC Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs Dewa Made Indra MSi, serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan Prof dr Irawan Yusuf PhD.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengendalian kecurangan JKN. Namun, tantangan sesungguhnya bukan berhenti pada penghargaan dan pembentukan forum kolaborasi.
Efektivitas sistem antikecurangan pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan mendeteksi penyimpangan, menindak pelaku secara konsisten, melindungi pelapor, serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berorientasi pada keselamatan dan kepentingan pasien. ***






